HAKEKAT KURIKULUM
Oleh : H. Muh. Lutfi Tharodli
A. Pendahuluan
Dalam Era globalisasi dan pasar bebas kita dihadapikan pada perubahan yang tidak menentu. Ibarat nelayan di “lautan lepas” yang dapat menyesatkan jika tidak memiliki “kompas” sabagai pedoman untuk bertindakdan mngarunginya. Hal tersebut telah mengakibatkan hubungan yang tidak linear antara pendidikan dengan lapangan kerja atau “one to one relafanship”, karena apa yang terjadi dalam lapangan kerja sulit diikuti oleh dunia pendidikan , sehingga terjadi kesenjangan. Menanggapi hal tersebut dan krisis moneter yang melanda Negara-negara Asia akhir-akhir ini, direktur pacific economic cooperation (dalam tilaar, 1998; E. mulayasa, 2002) menyatakan bahwa bangsa-bangsa khususnya di Asia Fasifik perlu mempunyai “outward and forward”,. Pembangunan Nasional jangan hanya melihat kebutuhan internal masyarakat dan dengan pandangan keluar dan ke depan, karena masyarakat dan bangsa kita adalah bagian dari suatu masyarakat dunia yang semakin menyatu. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan pakar ekonomi luhan, bahwa dalam era globalisasi dunia tak ubahnya seperti suatu desa (desa dunia), kejadian diujung yang satu akan segera diketahui dari ujung lainnya.[1] Dengan demikian era globalisasi bukan saja suatu era yang berbasis teknologi informasi tetapi juga berbasis transparansi. Yang akan melejitkan kemampuan luar biasa manusia tanpa batas. Era ini akan menjadi era yang sangat berbahaya bagi manusia, dan akan mengancam ketentraman hidup manusia, bahkan tidak menutup kemungkinan musnahnya makhluk manusia, tatkala iman dan takwa sudah tidak ada lagi di dada mereka. Mereka akan menjadi hamba makhluk yang gersang, dan hanya akan menjadi hamba dunia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa waspada agar setan yang berbentuk kemewahan dunia tidak menguasai dan menyesatkan manusia.
Dalam kaitannya dengan pendidikan, berbagai analisis menunjukkan bahwa pendidikan Nasional dewasa ini sedang dihadapkan pada berbagai krisis yang perlu mendapat penanganan secepatnya, di antaranya berkaitan dengan masalah relevasi, atau kesesuaian antara bangunan. Dalam kerangka inilah pemerintah menggagas KTSP, sebagai tindak lanjut kebajikan pendidikan dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi. KTSP merupakan kurikulum operasional yang pengembangannya diserahkan kepada daerah dan satuan pendidikan. Dengan dimikian, melalui KTSP ini pemerintah berharap didikan dan pembangunan, serta kebutuhan dunia kerja dapat segera teratasi.
B. Pembahasan
Dalam era globalisasi dan pasar bebas kita dihadapkan pada perubahan-perubahan yang tidak menentu. Ibarat ”nelayan dilautan bebas” yang dapat menyesatkan jika tidak memiliki ”kompas” sebagai pedoman untuk bertindak dan mengarunginya. Begitu juga dengan pendidikan dimana membutuhkan pedoman untuk dapat mencapai tujuan. Pedoman dalam hal ini ialah kurikulum.
2. Pengertian Kurikulum
a. Pengertian secara tradisional
Pertengahan abad ke XX pengertian kurikulum berkembang dan dipakai dalam dunia pendidikan yang berarti “sejumlah plejaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk kenaikan kelas atau ijazah”.
Pengertian tradisional ini telah diterapkan dalam penyusunan kurikulum seperti Kurikulum SD dengan nama “Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat” tahun 1927 sampai pada tahun 1964 yang isinya sejumlah mata pelajaran yang diberikan pada kelas I s.d. kelas VI.
b. Pengertian secara modern
‘Kurikulum’ dalam bahasa Latin mempunyai kata akar ‘curere’. Kata ini bermaksud ‘laluan’ atau ‘jejak’. Secara yang lebih luas pula maksudnya ialah ‘jurusan’ seperti dalam rangkai kata jurusan peperangan’. Perkataan’kurikulum’ dalam bahasa Inggris mengandungi pengertian ‘jelmaan’ atau ‘metamorfosis’. Paduan makna kedua-dua bahasa ini menghasilkan makna bahawa perkataan kurikuluin’ ialah ‘laluan dan satu peringkat ke satu peningkat’. Perluasan makna ini memberikan pengertian ‘kurikulum’ dalam perbendaharaan kata pendidikan bahasa Inggeris sebagai jurusan pengajian yang diikuti di sekolah.[2]
Kurukulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.[3]
Menurut Saylor J. Gallen & William N. Alexander dalam bukunya “Curriculum Planning” menyatakan Kurikulum adalah “Keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar baik berlangsung dikelas, dihalaman maupun diluar sekolah”.
Kurikulum yakni bahwa konsep kurikulum dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis pengertian yang meliputi: (1) kurikulum sebagai produk; (2) kurikulum sebagai program; (3) kurikulum sebagai hasil yang diinginkan: dan (4) kurikulum sebagai pengalaman belajar bagi peserta didik. (Beane dkk).[4]
Kurikulum pada sekolah modern dapat definisikan seluruh pengalaman belajar anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. (Robert S.Flaming).
Kurikulum ialah semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah (William B.Ragan)
Kurikulum adalah semua pengalaman yang direncanakan, yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. (Nengly and Evaras 1967).
Kurikulum adalah susunan rangkaian dari hasil belajar yang disengaja. Kurikulum menggambarkan dari hasil pengajaran. (Inlow 1966).
Kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran (out7 comes) yang diharapkan dari suatu pembelajaran.Perencanaan tersebut disusun secara terstrukturuntuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran (Materi di dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran (goals) dan tujuan (objectives) pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai. (Grayson 1977)[5]
Dari berbagai pengertian kurikulum diatas penulis menyimpulkan bahwa Kurikulum adalah suatu pedoman yang terencana dan terorganisir dimana didalamnya tercakup tujuan, pembelajar, pebelajar,sarana dan prasarana, alat/bahan, evaluasi untuk menciptakan suatu pengalaman belajar pada pebelajar dibawah tanggung jawab sekolah atau lembaga penyelenggara pendidikan untuk mencapai suatu tujuan
2. Perubahan Kurikulum
Perubahan kurikulum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ;
a. Adanya perubahan kebijakan pejabat pemerintah yang berwenang
b. Adanya pengaruh dari luar akibat globalisasi.
c. Adanya penemuan atau penelitian baru
d. Ketinggalan zaman (tidak relevan)
Dalam perjalanan sejarah, sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 dan 2006 (KTSP). Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.
3. Kurikulum 1968 dan sebelumnya
Awalnya pada tahun 1947, kurikulum saat itu diberi nama Rentjana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rentjana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan maka pendidikan sebagai development conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini.
Setelah Rentjana Pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana (Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan, dan jasmani.
Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.
4. Kurikulum 1975
Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan pendekatan-pendekatan di antaranya sebagai berikut.
§ Berorientasi pada tujuan
§ Menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.
§ Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.
§ Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa.
§ Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (drill).
§ Kurikulum 1975 hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan sidang umum MPR 1983 yang produknya tertuang dalam GBHN 1983 menyiratakan keputusan politik yang menghendaki perubahan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Karena itulah pada tahun 1984 pemerintah menetapkan pergantian kurikulum 1975 oleh kurikulum 1984.
6. Kurikulum 1984
Secara umum dasar perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 di antaranya adalah sebagai berikut.
§ Terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang belum tertampung ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah
§ Terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik
§ Terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah
§ Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang.
§ Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat kanak-kanak sampai sekolah menengah tingkat atas termasuk Pendidikan Luar Sekolah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar